02 Agustus 2021 09:56:53
Ditulis oleh SEKRETARIS DESA

Profil Desa Ngimbang Kec.Palang

  1. Profil Desa Ngimbang

2.1   Kondisi Desa

2.1.1   Sejarah Pemerintahan Desa :

Pada zaman penjajahan Belanda Desa Ngimbang  terbagi dalam 2 Dusun yang terdiri dari Dusun Sidorejo dan Dusun Ngimbang. Desa  dipimpin oleh seorang Kepala desa,Dusun di pimpin oleh kepala dusun yang dibantu oleh Bayan, Petengan, Kamituwo dan Jogoboyo.

Seiring dengan  perkembangan zaman kedua dusun tersebut berubah menjadi satu desa yaitu desa Ngimbang  yang terdiri dari dua dusun antar lain Dusun sidorejo, Dusun Ngimbang. Sejak terbentuk Desa Ngimbang telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa)  sebagai berikut :

  • Tahun 1960 – 1968, Desa Ngimbang dipimpin oleh Sukardi
  • Tahun 1968 – 1969, Desa Ngimbang dipimpin oleh Sutriyono
  • Tahun 1969 – 1999, Desa Ngimbang dipimpin oleh Suyono
  • Tahun 1999 – 2007, Desa Ngimbang dipimpin oleh Suyono
  • Tahun 2007 – 2012, Desa Ngimbang dipimpin oleh Marcham
  • Tahun 2012- Sekarang, Desa di pimpin Oleh Yayik achmad wijaya

2.1.2 Demografi

41

 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Ngimbang adalah terdiri dari 1.210 KK, dengan jumlah total 4.399 jiwa, dengan rincian 2.257 laki-laki dan 2.142 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No

Usia

Laki-laki

perempuan

Jumlah

Prosentase

1

0 – 5

119

111

230 orang

5,70%

2

6 – 10

198

217

415

orang

10,29%

3

11 – 15

205

273

478 orang

11,85%

4

16 – 20

152

184

336 orang

8,33%

5

21 – 25

221

139

360 orang

8,93%

6

26 -30

206

196

402 orang

9,97%

7

31 – 35

269

230

499 orang

12,37%

8

36 – 40

130

146

276 orang

6,84%

9

41 – 45

165

154

319 orang

7,41%

10

46 – 50

126

110

236 orang

5,85%

11

51 – 55

118

145

263

orang

5,33%

12

56 – 60

158

132

290

orang

4,21%

13

>60

139

156

295

orang

2,85%

Jumlah Total

 

 

4399 orang

100 %

   Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Ngimbang sekitar 1.856 atau hampir 42,54 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 1.210 KK di atas, sejumlah 530 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 461 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 35 KK  tercatat Keluarga Sejahtera II; 83 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 12 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Ngimbang adalah keluarga miskin..

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar  78 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Palang  Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 586.970 Ha,

Secara administratif, Desa Ngimbang terletak di wilayah Kecamatan palang Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Pucangan

Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunah

Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gesing

Di sisi timur berbatasan dengan Wangun

Jarak tempuh Desa. Ngimbang ke ibu kota kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20  menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 jam.

Pola pembangunan lahan di desa Ngimbang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija ( padi, kedelai, jagung ) dengan penggunaan pengairan tadah hujan. Aktifitas mobilisasi di Desa Ngimbang cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya.  Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa PUSKESMAS Pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja.  Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa  kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Ngimbang tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah.  Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang.  Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnnya masih dibawah garis kemiskinan

2.1.2.1  Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tinggkat pendidikan Desa Ngimbang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Tamatan Sekolah Masyarakat

No

Keterangan

Jumlah

Prosentase

1

Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas

57 org

1,41 %

2

Pra-Sekolah

2.115 org

52,46 %

3

Tidak Tamat SD

96 org

2,38 %

4

Tamat Sekolah SD

548 org

13,59 %

5

Tamat Sekolah SMP

521 org

12,92 %

6

Tamat Sekolah SMA

598 org

14,83 %

7

Tamat Sekolah PT/ Akademi

96 org

2,38 %

Jumlah Total

4.031 org

100 %

 

Dari di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Ngimbang hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Ngimbang, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Ngimbang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ngimbang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Ngimbang. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang. 

  • Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat  Desa Ngimbang secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 3 orang, tuna wicara 2 orang, tuna rungu 7 orang, tuna netra 2 orang, dan lumpuh 7 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Ngimbang

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2009 di Desa Ngimbang berjumlah 1.449 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 238 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa. Ngimbang Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 113 kasus bayi lahir pada tahun 2007, hanya 3 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 583 balita di tahun 2009, masih terdapat 3 balita bergizi buruk, 35 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Ngimbang ke depan lebih baik.   

2.1.3 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Ngimbang, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa.            Pada bulan Juli dan Nopember 2008 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Ngimbang .Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa  Ngimbang mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Ngimbang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Ngimbang kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

 Dalam hal kegiatan keagamaan , suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Ngimbang. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Ngimbang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Ngimbang. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial

2.1.4  Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk DesaNgimbang Rp. 50.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ngimbang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 6

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

  No

Mata Pencaharian

Jumlah

Prosentase

1

Pertanian

3.109 orang

68,85 %

2

Jasa/ Perdagangan

1. Jasa Pemerintahan

 

17 orang

 

0,37 %

2. Jasa Perdagangan 

256 orang

6,35%

3. Jasa Angkutan

120 orang

2,97 %

4. Jasa Ketrampilan

113 orang

2,80 %

5. Jasa lainnya

693 orang

15,45 %

3

 Sektor Industri

84 orang

2,08 %

4

Sektor lain

7 orang

0,09 %

Jumlah

4399 orang

100 %

 

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa  Ngimbang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 634 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.794 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Ngimbang

2.2.  Kondisi Pemerintahan Desa

  • Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Ngimbang terdiri i dari 2 Dusun yaitu : Dusun Ngimbang, Dusun Sidorejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ngimbang, dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi  7 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT).

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Ngimbang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Ngimbang tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

 

Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngimbang

Kaur Keuangan

 

Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngimbang

No

Nama

Jabatan

1

Yayik achmad wijaya

Kepala Desa

2

Muhammad ainur rofiq

Sekretaris Desa

3

Soni haryono

Staf Urusan Pemerintahan

4

Hermantoyo

Staf Urusan Keuangan

5

Sugiono

Kasi pelayanan

6

Dwi setiyono

Kasun Ngimbang

7

Jasmat

Kasun Sidorejo

8

darsono

Kaur Perencanaan

9

Siswaji

Kaur kesra

10

Sumardi

Kaur Pemerintahan

 

 

 

Tabel 2

Nama Badan Permusyawaratan Desa Ngimbang

 

No

Nama

Jabatan

1

Mateno

Ketua

2

Rubiyanto

Sekretaris

3

Sunarto

Bendahara

4

Suparyono

Anggota

5

Sulistiono

Anggota

6

Linwiyati

Anggota

7

Sudarti

Anggota

8

 

 

9

 

 

 

Tabel 3

Nama-nama LPMD Desa Ngimbang

 

 No

Nama

Jabatan

1

KUSNANDAR

Ketua

2

SULISNO

Sekretaris

3

NGATMUDI

Bendahara

4

SUTARSAM

Anggota

5

BUNADI

Anggota

6

RUBIYANTO

Anggota

7

SAMAJI

Anggota

8

SUHANTO

Anggota

 

 

 

 

 

Tabel 4

Pengurus Karang Taruna Desa Ngimbang

No

Nama

Jabatan

1

Teguh Giri

Ketua

2

Sain Amif

Sekretaris

3

Safira

Bendahara

4

Irvan afandi

Anggota

5

Zainal abidin

Anggota

6

Hendri ngatmiharjo

Anggota

7

Rudiono

Anggota

8

Mila S.

Anggota

9

Wiwid Nur

Anggota

10

Elisa paramita

Anggota

11

Indah nur aeni

Anggota

 

Tabel 5

Tim Penggerak PKK Desa Ngimbang

 

No

Nama

Jabatan

1

Iin Inawati

Ketua

2

Lia Umay Syaroh

Sekretaris

3

Hariati

Bendahara

4

Siti muntamah

Anggota

5

Kadini

Anggota

6

Hartatik

Anggota

7

Sri Mulyati

Anggota

8

Sriwati

Anggota

9

Linwiati

Anggota

10

Sri utami

Anggota

 

 

 

 

 

Tabel 6

Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH”Ngimbang makmur” Desa Ngimbang

 

No

Nama

Jabatan

1

KUSNANDAR

Ketua

2

YAHMANI

Sekretaris

3

WARJOYO

Bendahara

4

DARMINTO

Humas

5

SUTARJI

Bag.Tanaman

6

DWI SETYONO

Bag.sarpras

7

SUMARDI

Bag.Usaha

8

KARSO

Bag.Keamanan

9

PRIHADI,SA g

Pengawas

10

MUNANDAR

Pengawas

Tabel 7

KPDH”NGIMBANG MAKMUR” Desa Ngimbang

 

No

Nama

Jabatan

1

Reni Mustiko L.

Ketua

2

Warni

Sekretaris

3

Sutiyem

Bendahara

4

Khotijah

Anggota

5

Kadini

Anggota

6

Hartatik

Anggota

7

Sri Mulyati

Anggota

8

Sriwati

Anggota

9

Linwiatin

Anggota

10

Sri utami

Anggota

 

 

 

Tabel 8

HIPAB”TIRTO LANGGENG” Desa Ngimbang

 

No

Nama

Jabatan

1

WARJOYO

Ketua

2

DARMINTO

Sekretaris

3

SRI HANDAYANI

Bendahara

4

PUJIONO

Anggota

5

MUTTAQIN

Anggota

6

SUWITO

Anggota

7

SUYITNO

Anggota

8

SURIPNO

Anggota

9

RUBIYANTO

Anggota

10

SRI HANDAYANI

Anggota

 

A.

 

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Ngimbang  kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor penghambat Implementasi Pelaksanaan RPJMDes Dan RKPDes bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 di tingkat desa/kelurahan

          Sesuai dengan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Rencana    Pembangunan Jangka Menengah Desa bahwa tiap-tiap desa yang memiliki        kepengurusan baru diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan        selama 5 tahun ke depan. Desa dengan segala keterbatasannya, memiliki   kendala dalam penyusunan dokumen rencana tersebut. Permasalahan yang      sering muncul dalam penyusunan RPJM Desa adalah belum sesuainya prosedur dan sistematika pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 66 Tahun 2007 dan juga peraturan terkait lainnya. Rendahnya kualitas dan kurangnya pemahaman SDM, terutama pemerintah desa, dalam merumuskan rencana pembangunan menjadi penyebab utama atas permasalahan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan APBDes, tentunya akan ada faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes tersebut. Grindle (1980:111), berasumsi bahwa implementasi kebijaksanaan ditentukan oleh isi kebijaksanaan dan konteks implementasinya, karena pada saat kebijaksanaan akan diimplementasikan sejumlah program kegiatan maupun sumber dana telah disediakan, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tinggal hanya tergantung pada isi dan konteks dari kebijaksanaan tersebut. Walaupun demikian, pendapat ini tidak sepenuhnya benar secara praktis.

Ada hal lain selain masalah konteks dan isi dari kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes di Desa Ngimbang , tetapi juga mengenai personal atau aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Aktor ini mempunyai beberapa atribut yang menurut penulis akan mempengaruhi dan menentukan bagaimana implementasi kebijakan APBDes ini dapat jalan. Karena yakin banyak pihak yang terlibat, dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi, makin besar kemungkinan terjadinya delay, hambatan dalam proses pelaksanaan. Selain itu juga , pihak-pihak yang terlibat dan menentukan dalam program pembangunan, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan, karena adanya komitmen terhadap program yang lain yang sebelumnya telah ada, kadang-kadang pada seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tersebut, tidak memberikan perhatian yang cukup, sematamata karena tidak punya waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita oleh tugas-tugas lainnya. Dalam banyak kasus di daerah, pejabat-pejabat tertentu, terlibat yang ikut bertanggung jawab dalam berbagai jenis program, sampai melampaui batas kemampuannya untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap programprogram tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan masih adanya pegawai yang memikul tugas rangkap. Hal yang hampir sama dijumpai dalam masa pembentukan unit organisasi baru, yang masih memerlukan pegawai-pegawai baru, sehingga senantiasa terasa kekurangan pegawai. Memang diakui kebijakan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan atau implementasi karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis dimana harus tertib administrasi (seperti masalah bukti pengeluaran), dan faktor lainnya. Dari apa yang disampaikan oleh narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan aparat pada tingkat yang lebih tinggi penting adanya karena mereka juga berperan dalam implementasi kebijakan APBDes agar pembangunan dan jalannya pemerintahan desa juga lancar.

Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan RPJMDes berdasarkan uraian dari hasil penelitian bahwa di Desa Ngimbang  adalah :

  1. Perencana dan pelaksana kebijakan RPJMDes

Dalam hal ini, aktor utama dalam perencana dan pelaksana RPJMDes,

yakni pemerintah desa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebenarnya masih kurang, namun karena adanya kerjasama maka pengelolaan masih lancar. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang dapat ditunjuk untuk dapat mengelola keuangan (untuk bendahara desa) karena tidak memiliki kemampuan khusus dikarenakan pendidikan pengelola desa kebanyakan paling tinggi berpendidikan SMA.

  1. Keberadaan aspek pemasukan desa Keberadaan pemasukan yang tidak jelas pada APBDes yakni adalah Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa. Pemasukan pada tiga desa yang menjadi objek penelitian tidak menunjukkan keberadaan dari PAD dan ADD dalam APBDes mereka.

Pemasukan kebanyakan berasal dari bantuan kabupaten/provinsi. Tingkat urgensi program Dalam hal ini dapat dikatakan prioritas dalam program pembangunan yang kadang dituangkan dalam RPJMDes juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan APBDes. Prioritas maksudnya disini adalah penting dan memang bersifat mendesak sehingga kadang tidak bisa menunggu penetapan Perda RPJMDes.

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Ngimbang . Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Ngimbang  memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Sumber Daya Alam
  • Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
  • Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal
  • Adanya penambangan Batu yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan
  • Wilayah Desa Ngimbang sangat baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
  • Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
  • Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat
  • Adanya usaha meubelir dan perbengkelan
    1. Sumber Daya Manusia
  • Silkus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
  • Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang idial untuk terjadinya pembangunan desa.
  • Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
  • Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa.
  • Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
  • Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
  • Masih adanya swadaya masyarakat (urunan untuk pembangunan).
  • Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
  • Adanya kader kesehatan yang cukup, dari dokter sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
  • Adanya penduduk yang mampu membuat kerajinan permeubelan kayu.
  • Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

Daftar permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Ngimbang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang tercecer.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.

Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Hambatan sebagai berikut:

 

No

Bidang

Masalah

1

Pendidikan

1)    Sarana dan prasarana TK/RA yang   tidak memadahi

2)    Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama di kalangan warga masyarakat

3)    Belum adanay Pendidikan PAUD di tingkat dusun

2

Kesehatan dan Lingkungan

1)   Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih

2)   Banyaknya limbah sampah rumah tangga

3

Sarana dan Prasarana

1)   Sarana transportasi (jalan) masih banyak yang  yang rusak

2)   Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase)

3)   Sering rusaknya jalan setelah di bangun karena struktur tanah yang kurang baik

4

Politik, Sosial, dan Budaya

1)   Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan

2)   Kurangnya alat kesenian

3)   Budaya jawa kurang diminati pemuda

5

Ekonomi

1)   Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap

2)   Penghasilan pertanian kurang

3)   Pembelian pupuk pada masa tanam sulit

4)   Banyaknya pengangguran

6

Kebencanaan

1)   Kekeringan

2)   Kemiskinan

 

 

  1. Akibat hukumnya jika RPJMDes dan RKPDes tidak sesuai dengan  Undang-undang nomor 25 tahun 2004

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah desa wajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembagunan Desa.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan di tingkat desa, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbangdes. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1181/M.PPN/02/2006 tengah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus perihal “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2006”. Petunjuk tersebut juga memperhatikan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 tahun 2007 tentang “Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ádalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
  2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak lain yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
  3. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
  4. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
  5. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah secara partisipatif yaitu mulai dari penggalian gagasan di tingkat kelompok baik secara formal dan non formal. Penggalian gagasan lebih membicarakan persoalan pembangunan secara luas dan menyeluruh dalam bentuk jangka pendek, menengah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Penggalian gagasan sendiri dirumuskan dalam musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah-Musyawarah formal dan non formal lainnya.

Peran pokok Pemdes jelas tertuang dalam kewenangan desa dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan pada Pasal 206 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup :

  1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul Desa;
  2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
  3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangundangan diserahkan Kepada Desa.

Secara khusus kedudukan Pemerintah Desa menjadi sangat penting karena memiliki kewenangan yang sangat luas setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004. Kewenangan-kewenangan itu perlu penangan khusus seperti halnya pengelolaan keuangan desa yang merupakan implementasi dari kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi kepala desa berwenang menyusun PJMDes dan RKPDes, sebagai pedoman penyusunan APBDes yang dilaksanakan dengan melakukan musrenbangdes dan kemudian disyahkan bersama dengan BPD. Peran nyata Pemdes dan BPD terlihat jelas penyusunan rancangan APBDes diperlukan beberapa tahap antara lain membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Penetapan Rancangan APBDes dan ketiga evaluasi Rancangan APBDes. Berdasarkan hasil penilitian data primer dari desa dalam merancang APBDes dapat dijelaskan bahwa untuk keuangan, pada dasarnya direncanakan di akhir tahun sebelumnya oleh perangkat desa dengan membuat rancangan anggaran, kemudian dilakukan rapat konsultasi rencana anggaran pendapatan sekaligus belanja tersebut kepada kepala desa dan sekdes, kemudian setelah disetujui oleh kepala desa dan sekdes, rancangan tersebut dirapatkan bersama BPD, lembaga lainnya dan seluruh tokoh masyarakat dan juga disertakan dalam musrenbagdes. Ketika semua perencanaan tersebut disetujui pemerintah desa tinggal melaksanakan, dari apa yang sudah menjadi Rencana APBDes.

Secara teknis dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan Badan Pembangunan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDes oleh Sekretaris Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dan memperoleh persetujuan bersama. Raperdes tentang APBDes yang telah disetujui Kepala Desa – BPD kemudian diserahkan kepada Bupati sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan. Bupati akan mengeluarkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes akan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi tidak dikeluarkan lewat dari 20 hari kerja oleh Bupati, maka Kepala Desa dapat menetapkan Raperdes tentang APBDes menjadi Perdes tentang APBDes). Namun apabila hasil evaluasi dikeluarkan dan diserahkan kepada Kepala Desa, maka wajib dilakukan penyempurnaan atas Raperdes dilaksanakan paling lama 7 hari kerja setelah diterima, jika tidak dilakukan penyempurnaan, dan tetap dilakukan penetapan perdes oleh Kepala Desa, maka perdes tersebut dapat dibatalkan oleh bupati.

Perdes yang dibatalkan bupati tersebut harus dicabut oleh Kepala Desa – BPD. Hal ini memang dimaksudkan untuk memadukan perencanaan yang bersifat topdown dan bottom-up. Namun jelas sekali ketimpangan terjadi karena terlihat lebih besar kekuatan top-down daripada bottom-up. Dengan power yang dimiliki Bupati maka APBDes dapat berubah sebagaimana keinginan Bupati.

Adanya pendapatan dan pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan dalam perdes, artinya ada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terutama pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran lainnya.



image
Gambar Tambahan 1 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 2 Lihat Gambar
Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus